Sumber Foto Lembaga Pers HMI Cabang Singaraja
BULELENG — Berbagai elemen organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi kemahasiswaan menyelenggarakan sebuah Forum Aksi Dialog bertajuk “September Cerah: Meretas Proses Buleleng Menuju September Cerah”.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 20 September 2026 ini digelar di Lingkungan Laksmi Graha mulai pukul 16.00 WITA hingga selesai. Aksi ini hadir sebagai ruang kritis bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan krusial yang tengah melanda Kabupaten Buleleng, khususnya menyangkut sektor pendidikan, kesiapsiagaan bencana, serta tata kelola ekonomi daerah.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya persoalan mendasar di Buleleng yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan respons cepat dari pihak pemerintah daerah. Berdasarkan hasil kajian dan catatan lapangan yang dihimpun oleh aliansi, sektor pendidikan di Kabupaten Buleleng saat ini menghadapi krisis serius, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketersediaan sarana dan prasarana.
Banyak sekolah di daerah tersebut masih terkendala oleh keterbatasan akses jalan menuju lokasi serta kondisi fisik bangunan sekolah yang rusak hingga ambruk. Selain itu, daerah ini mengalami kekurangan tenaga pendidik yang cukup memprihatinkan. Keberlangsungan proses belajar-mengajar sejauh ini masih sangat mengandalkan sekitar 415 guru honorer dengan beban mengajar yang tinggi mencapai 40 jam pelajaran, sementara operasional sekolah hanya bergantung pada alokasi Dana BOS.
Kondisi ini berpotensi memburuk seiring adanya ancaman krisis guru akibat 600 hingga 1.000 guru yang diperkirakan akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, aliansi mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Buleleng untuk segera menerbitkan regulasi yang jelas, guna mendata pemetaan kekurangan guru serta menyusun langkah konkret agar permasalahan tersebut tidak merugikan hak belajar para siswa.
Di samping itu, kejelasan mengenai program Wajib Belajar 13 Tahun juga perlu segera direalisasikan secara nyata. Tidak hanya seputar masalah kuantitas pengajar, aliansi turut menyoroti rumitnya birokrasi dan akses komunikasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pemerintah diharapkan mempermudah perizinan serta membuka ruang diskusi secara transparan tanpa saling melempar tanggung jawab. Upaya penanganan krisis guru juga tidak bisa terus-menerus dibebankan kepada pengabdian mahasiswa karena hal itu bukan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, aliansi mendorong pengoptimalan program-program literasi publik, seperti gerakan "Bali Membaca" dan penyediaan Pojok Membaca di ruang publik seperti Taman Kota dan Titik Nol secara gratis.
Isu krusial lainnya di lingkungan sekolah adalah perlunya edukasi kekerasan dan pendidikan seksual secara menyeluruh bagi siswa laki-laki maupun perempuan, menyusul maraknya kasus pelecehan seksual di tingkat sekolah dasar. Pemerintah daerah juga diminta mengirimkan data kondisi lapangan yang akurat ke pemerintah pusat, mengingat terdapat ketimpangan fasilitas pendidikan yang tajam antara wilayah perkotaan dan kawasan pegunungan.
Di wilayah pegunungan, faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua yang tergolong rendah masih menjadi pemicu utama anak-anak putus sekolah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping krisis pendidikan, aksi dialog ini juga membedah isu lingkungan hidup dan penanganan bencana di Buleleng yang dinilai masih ditangani secara pasif oleh pemerintah dan BPBD. Bencana tahunan seperti kebakaran hutan di Kecamatan Tejakula saat musim kemarau dan banjir di Kecamatan Sambangan saat musim hujan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah.
Catatan menunjukkan telah terjadi 666 titik kebakaran hutan, termasuk 1.534 hektar lahan kering di kawasan hutan terlindungi Bali Barat yang terbakar akibat aktivitas ekonomi warga. Kondisi hutan yang gundul ini pada akhirnya menjadi pemicu bencana lanjutan seperti banjir bandang dan tanah longsor. Aliansi menegaskan agar BPBD dan Pemerintah Kabupaten Buleleng segera menyusun langkah mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang yang proaktif. Ujar Ketua Umum HMI Cabang Singaraja
Perhatian serupa juga ditujukan pada pengelolaan aktivitas tambang Galian C serta penataan pasar rakyat agar pembangunan yang menggunakan uang masyarakat benar-benar memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat. Through aksi dialog ini, para mahasiswa berharap seluruh aspirasi dan dokumen catatan kritis ini dapat segera dieksekusi dan ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan demi mewujudkan Buleleng yang lebih baik.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Singaraja menyoroti pemaksimalan penggunaan Pasar Banyuasri yang belum maksimal dan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan itu.
Editor: Kevin
Penulis: Lembaga Pers Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Singaraja
